Stylish : Kaos Oblong yang dikenakan oleh Calon Bupati Pasuruan nomor urut 02 mas Rusdi bentuk dari kampanye memperkenalkan kapada masyarakat untuk senantiasa tidak hanya pandai gagasan minim realisasi
Gak Ndakik Ndakik
Oleh: Rohani Siswanto
(Dewan Pakar Tim Pemenangan Paslon No.Urut 2)
“Gak Ndakik Ndakik” adalah ungkapan dalam Bahasa Jawa yang bisa bermakna “berbicara terlalu tinggi” dan bahkan dalam konotasi negative bisa bermakna menyombongkan diri, tidak menyesuaikan dengan kondisi dan realita yang ada. Ungkapan ini terlontar oleh Paslon Nomor 02 Gus Shobih Asrori dalam debat Cawabup Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Oktober 2024 yang lalu untuk menjawab penyampaian Cawabup Nomor 01 Ning Wardah Nafisah. Banyak yang menganggap ungkapan “gak ndakik ndakik” adalah ungkapan spontan gus shobih untuk merespon ning wardah yang banyak menggunakan istilah asing, bahkan ada yang mengklaim gus shobih kalah kelas karena tidak bisa menyampaikan istilah-istilah seperti paslon Nomor 1, maklum hanya lulusan kejar Paket C melawan calon wakil bupati lulusan London.
Gus Shobih adalah politisi berpengalaman yang sudah 7 (tujuh) kali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. satu tolak ukur keberhasilan anggota DPRD adalah Ketika dia bisa terpilih Kembali (apalagi sampai tujuh kali berturut-turut), artinya yang bersangkutan termasuk yang mendapatkan pandangan baik dan dipercaya di mata konstituen di daerah pemilihannya. Berbeda dengan eksekutif. Bupati dan wakil bupati sebagai eksekutif akan dikatakan berhasil, salah satunya jika bisa menjalankan apa yang menjadi Visi Misi dan program Prioritas yang telah disampaikan pada saat pendaftaran dan masa kampanye yang kemudian dikongkritkan Kembali didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ketika sudah terpilih. Inilah yang akan dinilai sejauh mana konsistensi antara rencana yang sudah dijanjikan semasa kampanye dengan pelaksanaannya nanti ketika sudah diberi mandat menjadi Bupati dan wakil Bupati. Inilah Bedanya dengan Anggota DPRD. Anggota DPRD tidak punya Visi Misi Ketika mencalonkan diri. Anggota DPRD tanggungjawab utamanya adalah memperjuangkan kepentingan konstituen di daerah pemilihannya sebagaimana sumpah jabatan saat pelantikan, sedangkan Bupati dan wakil Bupati bertanggungjawab melaksanakan visi misi dan program prioritas yang disampaikan saat terpilih nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Karena itu membandingkan “Apple to Apple” kinerja mereka yang duduk di eksekutif (Bupati dan Wakil Bupati) dengan anggota DPRD sangatlah tidak berimbang karena memang dari awal tupoksi, kewenangan dan tanggungjawabnya berbeda.
Pengalaman Gus Shobih berkaitan dengan masyarakat kabupaten pasuruan tidak hanya sebagai anggota legislative. lulusan kejar Paket C ini (sepertinya kebanyakan lulusan santri salaf pada umumnya yang lebih mengutamakan Pendidikan di sisi agama) sudah lebih dari 20 tahun mendapatkan kepercayaan dari Nahdlatul Ulama Kabupaten pasuruan, menjadi ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) An-Nahdiyah yang memberikan pelayanan setiap tahun kepada jamaah haji dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Saya merasakan betul bagaimana ketelatenan gus shobih dalam melayani jamaah haji, karena pernah melaksanakan haji bersama di tahun 2018. Waktu itu sebelum berangkat, saya minta bisa satu kamar agar bisa lebih dekat dengan beliau, karena kebetulan memang kami masih satu kantor di DPRD Kabupaten Pasuruan. Pada akhirnya, Tepat Ketika pelepasan jamaah haji di perkantoran raci, kami menemukan ada jamaah yang sudah tua dengan kursi roda, dititipkan ke gus shobih karena tidak ada yang mendampingi sampai ke Tanah Suci, sehingga praktis gus shobihlah sebagai ketua rombongan yang harus selalu mendampingi, bahkan harus sekamar dengan jamaah tersebut. Sebagai tambahan informasi, Bapak ini paling tidak 3 (tiga) kali dalam sehari popoknya harus diganti, dan setiap saat harus selalu di lap wajahnya karena selalu keluar air liur dari mulutnya. disitulah saya melihat secara langsung bagaimana ketelatenan dan kesabaran gus shobih Asrori dalam melayani jamaah haji (Jujur saya hanya bertahan satu hari sekamar beliau).
Singkat Cerita, dengan Pengalaman Gus Shobih Asrori politisi yang sudah 7 (tujuh) kali terpilih menjadi anggota DPRD serta sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun melayani jamaah haji dalam KBIH An-Nahdliyah, tentu faham betul bagaimana karakter masyarakat kabupaten Pasuruan dari berbagai profesi dan berbagai wilayah, mengerti betul apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan di setiap wilayah, tetapi memang keterbatasan kewenangan DPRD dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh eksekutif menjadi penghalang dalam melakukan perubahan-perubahan Fundamental terhadap Garis-garis besar kebijakan dan penganggaran. karena itu, Ketika terucap ungkapan “nggak Ndakik – Ndakik” dari beliau, menurut pandangan saya, inilah titik puncak keinginan untuk merubah kabupaten pasuruan menjadi lebih maju, Sejahtera dan berkeadilan. Pada intinya jangan bicara program yang muluk – muluk, kalau persoalan mendasar seperti kebutuhan air bersih warga, Banjir yang rutin terjadi tiap tahun, warga yang hidup di kampung-kampung kumuh, jalan rusak yang puluhan tahun tidak pernah diperbaiki, kelangkaan pupuk untuk petani, anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan, rendahnya insentif pendidik dan tenaga Kesehatan serta persoalan mendasar lainnya, tidak mampu diselesaikan dalam kesempatan pemerintahan yang sudah dijalani. Bagaimanapun kedua Paslon ini secara Tegas sudah menyampaikan dalam debat yang pertama, Gus mujib Paslon Nomor 01 semangatnya “melanjutkan” sedangan Mas Rusdi Paslon Nomor 02 Semangatnya Perubahan.
Pesan yang disampaikan Gus Shobih dengan ungkapan “Gak Ndakik Ndakik” jelas, bahwa ini adalah Kabupaten Pasuruan yang tidak semua dari 1,6 Juta penduduknya merasakan hasil Pembangunan. Dimana-mana ditemukan ketimpangan dan kesenjangan, tidak sulit menemukan daerah kumuh di kabupaten pasuruan, tidak sulit menemukan jalan rusak di kabupaten pasuruan, Setiap musim hujan kita akan banyak menemukan daerah-daerah yang rutin tergenang banjir, namun Ketika kemarau kita juga akan menemukan banyak tumpukan jurigen air di kantong-kantong kekeringan seperti lumbang, padahal dibawahnya air melimpah bahkan dikirim sampai ke Surabaya. Kita juga akan banyak menemukan UMKM yang hanya dimanfaatkan untuk mengisi pameran-pameran tanpa pernah ada Upaya dan pemikiran terhadap kelangsungan usahanya, kita juga akan banyak menemukan sulitnya akses pekerjaan padahal ribuan Perusahaan berdiri di Pasuruan. Itulah beberapa alasan yang sebenarnya menguatkan tekad paslon 02 untuk melakukan perubahan – perubahan fundamental terutama dalam bidang keberpihakan dan alokasi anggaran, sehingga persoalan-persoalan mendasar seperti tersebut diatas bisa di prioritaskan.
“Gak Ndakik-Ndakik” menjadi peringatan keras yang seakan membuka mata kita semua bahwa ini adalah pasuruan bukan jakarta atau London. Pasuruan yang terbentang dari nguling sampai Gempol, dari Kraton sampai Tosari, memiliki keberagaman dan permasalahan yang berbeda-beda dan membutuhkan keseimbangan dalam penyelesaian persoalan yang ada didalamnya. Karena itu, membumilah agar program-program yang ditawarkan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan Masyarakat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana potensi gesekan antar nelayan terhadap implementasi program 1 (satu) kelompok nelayan 1 (satu) Perahu, apalagi jika kemudian pembagiannya tidak merata. Kita sama-sama tahu bagaimana karakter saudara-saudara kita yang hidup di Kawasan pesisir Pantai. Belum lagi terkait kecukupan anggarannya. Berdasarkan data BPS tercatat ada 8.545 nelayan di wilayah kabupaten pasuruan yang jika jumlah tersebut dibagi per kelompok 20 orang maka akan ada sekitar 427 kelompok nelayan yang jika harga per perahu dibuat rata-rata 40 Juta, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar 17 Milyard untuk mencukupi kebutuhan perahu kelompok nelayan. Jumlah tersebut tentu akan lebih terasa dampaknya jika digunakan untuk membuat tambatan perahu nelayan dan tangkis laut sebagaimana keinginan mayoritas masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir Pantai.
“Gak Ndakik ndakik” juga menjadi sindiran terhadap program 10.000 Bea siswa yang disampaikan paslon Nomor 1 apalagi kemudian di upgrade menjadi 1 (satu) keluarga 1 (satu) sarjana saat debat berlangsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bea siswa di Kabupaten Pasuruan selama ini tidak pernah dapat di akses oleh publik secara transparan, bahkan Sebagian besar dari kita tidak pernah tahu kalau ada Bea siswa di Kabupaten pasuruan. Bea siswa hanya diperuntukkan untuk Sebagian guru madin pada jurusan tertentu yang quota dan kriterianya tidak pernah dibuka secara umum ke public, lalu Incumbent dengan semangat “melanjutkan” tiba-tiba membawa program 10.000 bea siswa atau 1 (satu) keluarga 1 (satu) sarjana.
“Gak Ndakik Ndakik” juga Ketika bicara tentang program 4 (empat) Sport Centre dari Paslon Nomor 01, sedangkan di sisi lain Impian Persekabpas melihat stadion kebanggaannya staidon R Sudarsono Pogar Bangil minimal setara seperti stadion-stadion punya kabupaten tetangga sampai dengan saat ini belum bisa terlaksana. Stadion kebangggan Persekabpas itu sampai saat ini bahkan tidak bisa memainkan sepakbola dimalam hari karena tidak pernah dianggarkan lampu stadion yang memadai.
“Gak Ndakik Ndakik” juga menjadi sindiran untuk Program 2.000 KM jalan mulus ke desa-desa, sedangkan selama 5 (lima) tahun pemerintahan yang sudah dijalani Incumbent Masih ada 208,15 KM jalan dalam kondisi Rusak dan 257,57 Km dalam Kondisi rusak berat.
“Gak Ndakik Ndakik juga menjadi sindiran ketika berbicara tentang anggaran pendidikan. Ironis sekali, dengan anggaran lebih dari I (satu) Trilyun di bidang Pendidikan dalam APBD kita, masih terdapat 116 Ruang Kelas SD yang tidak bisa dimanfaatkan siswa, ada 218 Ruang kelas SD dalam kondisi Rusak berat yang tentu akan beresiko kepada keselamatan anak-anak kita ketika proses belajar mengajar. Belum lagi Ketika membahas program 100 Milyard untuk Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren. Hari ini dasar perencanaan pemerintah daeraH sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga pendekatan anggaran dengan mematok plafon atau Batasan di awal tentu kurang tepat, karena anggaran harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan yang masuk dari bawah melalui SIPD baru kemudian pemerintah daerah menentukan plafonnya. Ini Maksudnya, jangan sampai terjadi anggaran dipaksakan “Ketika kuotanya kurang diperencanaan maka akan dipaksakan besarannya dan Ketika usulannya melebihi plafon yang sudah di patok awal akan mengorbankan banyak Lembaga tanpa mempertimbangkan skala prioritas.. Inilah substansi yang ingin disampaikan oleh Mas Rusdi dalam debat yang pertama bahwa Anggaran itu harus didasarkan pada kebutuhan bukan kedekatan.
Karena itu paslon 02 hanya ingin mengirim pesan “OJOK NDAKIK NDAKIK”.
Salam Kupluk 2
Menjemput Perubahan